JAKARTA, TRIBUN-Ratusan orang dari Gerakan Cicak Kota Bekasi (GCKB) menggelar aksi demo di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak KPK mengusut tuntas beberapa dugaan kasus korupsi proyek Pemda Kota Bekasi, Jakarta, Selasa (15/12).

Ketua Umum GCKB Sugeng Wiyono menduga ada keterlibatan Walikota Bekasi Mochtar Mohamad dan Sekda Kota Bekasi Tjandra Utama Efendi dalam praktek korupsi di Kota Bekasi. "Tentu saja hal ini menimbulkan kecurigaan banyak pihak karena kasus-kasus tersebut diduga melibatkan pejabat tinggi di Kota Bekasi, di antaranya Walikota Bekasi Mochtar Mohamad dan Sekda Kota Bekasi Tjandra Utama Efendi," kata Sugeng, Jakarta, Selasa (15/12).

Dugaan kasus korupsi yang tumbuh subur di Kota Bekasi, yakni dugaan korupsi revitalisasi Pasar Baru di Kota Bekasi senilai Rp 83 miliar, dugaan korupsi dana KPR KORPRI Bekasi senilai Rp 4 miliar, penghapusan aset Pasar Baru, dan penggelembungan dana proyek TPA Bantar Gebang.

GCKB menyatakan praktek korupsi bisa tumbuh subur di Kota Bekasi, karena adanya permainan dari mafia hukum yang ada di kejaksaan, kepolisian dan pengadilan Kota Bekasi. Apalagi, beberapa kasus dugaan korupsi itu sendiri pernah dilaporkan ke kepolisian dan kejaksaan Kota Bekasi. Namun, tidak ada tindak lanjut dari lembaga penegak hukum lokal itu.

"Menuntut dibersihkannya birokrasi Pemda Kota Bekasi dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," tegasnya.

Massa GCKB juga meminta Walikota Bekasi mundur, jika tetap memperpanjang masa jabatan Sekda Kota Bekasi untuk ketiga kalinya. "Menuntut Walikota Bekasi untuk turun dari jabatannya apabila tetap melakukan perpanjangan Sekda Kota Bekasi untuk yang ketiga kalinya," pintanya.

GCKB menilai Walikota tak mempunyai alasan yang kuat untuk tetap mempertahankan Sekda. Apalagi, Tjandra selama dua periode menjabat mempunyai trackrecord yang buruk dan perpanjangan masa pensiunnya kental KKN.

Sugeng dan teman-temannya sempat menemui staf KPK. KPK menyatakan kasus dugaan korupsi di Kota Bekasi masih dalam proses penyelidikan. "Kami tadi sudah ditemui pihak KPK. Katanya sedang dalam proses penyelidikan," kata Koordinator aksi GCKB. (Persda Network/coz)

menurut saya untuk good goverment perlu keterbukaan dari eksekutif, legislatif dan publik sehingga tercipta hubungan sosial yang baik,,,!!! antar pemerintah dan masyarkat...hal ini akan sama pentingnya dengan keinginan semua kalangan....tks