BANDUNG, TRIBUN - Keberangkatan 50 anggota DPRD Kota Bandung untuk mengikuti workshop di hotel bintang di kawasan Mangga Dua, Jakarta, malah dipertanyakan sesama anggota dewan.

Lia Noerhambali, misalnya, menilai materi yang akan dipelajari basi. "Dari lima materi, hanya satu materi yang agak lumayan, yaitu yang disampaikan keynote speaker, arti penting pengawasan dewan," ujar Lia di ruang kerjanya, Kamis (17/12).

Empat materi lainnya, menurut Lia, yakni masalah pengelolaan keuangan, strategi penyusunan APBD, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota dewan, dan teknik penyusunan perda, harus sudah dikuasai sebelum pelantikan.

"Jika materi-materi tersebut baru diajarkan, sudah tidak layak lagi. Ibaratnya, anak SD atau SMP diberi susu formula untuk bayi 6 bulan, kan tidak cocok," ujar Lia.

Lia sangat setuju dengan ungkapan Prof Asep Warlan Yusuf yang menyarankan parpol dalam mendaftarkan calegnya haruslah yang siap pakai. "Menjadi anggota DPRD sudah harus siap tempur di medan perang, bukan untuk belajar," ujar Lia, yang akhirnya ikut juga untuk menghargai sesama anggota dewan.

Sejumlah anggota DPRD lainnya memilih tak berkomentar dengan alasan khawatir menimbulkan masalah baru. Namun secara pribadi mereka mengaku kurang setuju karena workshop masalah tugas dan fungsi dewan sudah dikuasai sejak mencalonkan diri atau dicalonkan.

Lia juga tidak setuju adanya surat tugas dari Ketua DPRD karena anggota dewan bukan sebagai bawahan Ketua DPRD. Selain itu, ada perintah harus melaporkan bukti-bukti administrasi keuangan. "Penyelenggara pihak ketiga. Kenapa kami yang harus melaporkan bukti-bukti keuangan?" kata Lia.

Lia mengaku belum tahu uang saku yang akan diterimanya karena diberikan setelah workshop usai. "Uang saku berbeda dengan uang akomodasi dan biaya workshop. Entar kalau sudah diterima, saya laporkan berapa uang sakunya," ujar Lia.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan meminta agar penyelenggaraan workshop untuk para anggota dewan itu diambil sisi positifnya, yaitu untuk menambah ilmu. Alasan workshop bersamaan semua anggota dewan 50 orang karena dilaksanakan hari libur.

"Sebenarnya ini program setiap komisi yang dilakukan pada hari kerja. Alangkah baiknya dilaksanakan pada hari libur. Jadi, tidak mengganggu program kerja," ujar Erwan melalui SMS.

Lokasi penyelenggaraan workshop di Jakarta, menurut Erwan, dipilih karena pembicaranya dari Depdagri dan semuanya tinggal di Jakarta. Menurut Erwan, jika hari libur, pembicara susah diundang ke Bandung.

Ketua Sekretariat DPRD Kota Bandung Ebet Hidayat, yang semula berjanji akan memberikan keterangan, mendadak membatalkan. Bahkan Ebet tak ada di kantornya. Via telepon, Ebet hanya menyarankan agar soal informasinya semua ditanyakan ke pimpinan dewan. Ebet pun tidak mau berkomentar masalah pihak penyelenggara, termasuk biaya yang digunakan.

Workshop ini diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian & Pelatihan (LPP) Cipta Pratama. LPP mengirim surat penawaran tertanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani Hj Rr Lucyani SE sebagai ketua umum. Biaya yang diajukan Rp 4 juta untuk akomodasi, konsumsi selama tiga hari, biaya workshop, dan sertifikat. Dalam lampiran kegiatan, workshop hanya dilaksanakan satu hari penuh pada 19 Desember mulai pukul 08.30 sampai 21.00. Sedangkan 18 Desember hanya registrasi dan makan malam, dan 20 Desember hanya satu jam, 09.00-10.00, yaitu acara penutupan dan penyerahan sertifikat.

Ketua Bandung Institute Government Studies (BIGS) Dedi Haryadi menganggap wajar 50 anggota DPRD Kota Bandung melakukan workshop untuk mempertajam kinerjanya di legislatif. "Tetapi yang harus menjadi permasalahan adalah membekas tidaknya isi dari acara tersebut sehingga segenap anggota legislatif mampu menjalankan tugasnya lebih baik, dan benar?benar bisa melakukan kontrol politik, dan menciptakan penganggaran yang tepat bagi rakyat," kata Dedi, kemarin.

Soal biaya kegiatan yang mencapai Rp 200 juta, Dedi mengatakan, memang tidak semua kegiatan harus lewat tender. Hanya pengadaan barang dan jasa, kata Dedi, yang harus ditenderkan.

Pemborosan terjadi, kaat Dedi, kalau kepergian anggota legislatif ternyata tidak memberikan konstribusi apa pun atas program serta kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. "Jadi yang terpenting adalah output dan outcome dari acara itu," ujarnya. (tsm/yy)

Hotel di Bandung Penuh

BANDUNG, TRIBUN - Pengelola LPP Cipta Pratama, Diah Fatma, mengaku pihaknya ditunjuk oleh DPRD Kota Bandung untuk menyelenggarakan workshop. Menurut Diah, LPP memang sebelumnya telah mengajukan proposal pelatihan ke pihak dewan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak lembaga pelatihan.

"Kami ditunjuk oleh DPRD Kota Bandung. Lembaga yang bisa memberikan workshop untuk dewan adalah lembaga yang sudah terdaftar di Depdagri. Dan kami sudah terdaftar di Depdagri," kata Diah melalui sambungan telepon, Kamis (17/12).

Diah mengatakan, pelatihan tersebut penting dilakukan mengingat banyak anggota dewan yang baru. Materinya berkaitan dengan fungsi-fungsi pengawasan dewan dan strategi penyusunan anggaran. Adapun pembicaranya di antaranya dari BPK dan Depdagri.

Soal pelatihan yang diadakan di Jakarta, Diah beralasan, hotel-hotel di Bandung penuh menjelang libur panjang. Alasan lain, kegiatan ini diikuti oleh semua anggota dewan pada masa libur.

Biaya per peserta adalah Rp 4 juta. Katanya, biaya tersebut tidak mewakili kelembagaan atau atas nama dewan, tapi atas nama perseorangan. Maka, meskipun jika ditotal jumlahnya melebihi Rp 50 juta, kegiatan tersebut tidak perlu tender. "Ini dihitung per orang, bukan semuanya," katanya.

Berkaitan dengan alamat kantor yang tertulis dalam surat resmi LPP Cipta Pratama di Jalan Sriwenda 9, Diah mengaku ada kesalahan cetak karena seharusnya di Jalan Sriwenda 20.

Kantor LPP Cipta Pratama dari luar tampak seperti rumah tinggal. Pasalnya, tak ada sedikitpun tulisan yang menyebut tempat itu adalah LPP Cipta Pratama. Di ruang tamu, tersedia beberapa kursi melingkari sebuah meja. Di depan dinding berhadapan dengan pintu masuk, ada sebuah televisi berukuran besar di atas meja. "Plangnya belum jadi. Sebelumnya ada spanduk, tapi karena kehujanan tulisannya agak kabur," kata Diah, yang mengaku LPP ini sudah berdiri sejak tiga tahun lalu. (dia)