MANADO, TRIBUN - Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu legislatif dan diperkirakan bakal kembali terjadi pada pemilihan presiden, dinilai sebagai upaya penghancuran nama baik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu dilontarkan oleh Ruhut Sitompul selaku Juru Kampanye Nasional SBY-Boediono. Ruhut tidak terima SBY dijadikan biang kerok kisruh DPT. "Maling teriak maling itu namanya,"teriak Ruhut saat berkampanye di lapangan KONI Sario Pingkan Matindas, Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (2/7).

Ruhut malah menuding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar sebagai biang kerok kisruh DPT. "Lihat saja mayoritas kepala daerah maupun bupati itu kan kader PDIP dan Golkar. Mereka jugalah yang turut andil dalam pembentukan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Jadi kalau sekarang amburadul, salahkan PDIP dan Golkar, jangan SBY! KPU dan Panwaslu itu telah bekerja keras, kita semua harus mendukung kinerja KPU dan Panwaslu,"teriak Ruhut disambut gemuruh tepuk tangan pendukungnya.
Ruhut menyatakan sudah tak tahan dengan segala cercaan yang dialamatkan kepada SBY-Boediono.

"Pak SBY itu terlalu santun, persis di Alkitab, 'tampar pipi kiri berikan pipi kanan'. Saya sebagai kadernya yang jadi nggak terima,"teriak Ruhut berapi-api.

Jurkamnas kontroversial ini juga mengecam pasangan Mega-Pro dan JK Wiranto. "Katanya ekonomi kerakyatan, katanya lebih cepat lebih baik, kenapa suka dua putaran?," ceplosnya lagi.
Menurutnya pilpres dua putaran membutuhkan dana sampai Rp 10 triliun dan jadwal kampanye sampai bulan September 2009. Menurut Ruhut, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan konsep lebih cepat lebih baik, juga konsep ekonomi kerakyatan yang seharusnya bisa menghemat uang negara sampai 3 triliun jika pilpres hanya satu putaran.

"Emangnya suka kampanye sampai September? Suka dijemur lama-lama kaya gini?,"teriaknya lagi. Ruhut menyatakan tidak menyetujui Megawati dan Prabowo yang merupakan anak presiden dan anak menteri memerintah Indonesia. "Justru SBY-Boediono itulah yang dari rakyat dan menjadi pemimpin. Mereka tidak gembar-gembor pro rakyat, justru lebih dalam karena berbicara kesejahteraan. Mengangkat konsep ekonomi kerakyatan kok nggak tahu ekonomi,"sindir Ruhut diarahkan kepada Megawati dan Prabowo Subianto.

Usai orasi Ruhut, dilanjutkan dengan EE Mangindaan, kader Partai Demokrat yang mantan Gubernur Sulut dan kini terpilih kembali menjadi calon terpilih DPR-RI. "Kalau saya sudah jelas kader Demokrat, jadi hanya ingin mengingatkan empat prinsip,"urai anggota Komisi II DPR-RI itu. Empat prinsip dimaksud adalah Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan keutuhan NKRI.
Anggota KPU Sulut Rivai Poli membantah pernyataan Ruhut. "Tidak benar KPU dibentuk oleh partai politik tertentu. Pembentukan kami sesuai amanat UU No 22/2007 yang bersifat mandiri dan independen," bantah Rivai.

Dia kembali mempertegas bahwa KPU tidak ada hubungan dengan partai politik tertentu. Dia mengkritisi data yang tidak mengakomodir pemilih di DPT. "Jangan asal bicara 49 juta pemilih tidak masuk DPT. Kalau di Sulut saya jamin 100 persen masuk DPT," tegasnya.

Dia menantang pihak yang memberikan data 49 juta pemilih tidak masuk DPT untuk mempertanggungjawab kan data tersebut. "Mana nama, alamat, dan nomor telephonnya, "tanya Rivai. 

Mengenai usulan sebagian pihak guna mengakomodir 49 juta pemilih agar boleh menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), menurut Rivai, belum bisa dilaksanakan. "Tidak tercantum di UU itu memakai KTP saat datang ke TPS," tegasnya.

Dijelaskan bahwa prosedur ralat DPT melalui rekomendasi Bawaslu. "Kalau memang ada temuan 49 juta orang tidak bisa memilih, laporkan ke Bawaslu yang akan merekomendasikan kepada kami di KPU, baru bisa diralat di DPT,"tandasnya.

Anggota Panwaslu Sulut, Helda Tirayoh, menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Ruhut Sitompul. "Pernyataan tersebut kan memprovokasi, mengundang kerusuhan, juga menjelek-jelekkan orang lain. Seharusnya Ruhut tidak mengatakan hal tersebut, apalagi secara terbuka,"ujar Helda.

Ia menyatakan akan mengonfirmasi pernyataan Ruhut ke tim kampanye daerah. "Karena dia kan statusnya dari pusat, jadi kami akan mengkonfirmasi tim yang di daerah tentang pernyataan tersebut, kalau memang termasuk pelanggaran kami akan lanjutkan sesuai prosedur,"tandasnya.(tribun manado/quin simatauw)

Maling Teriak Maling = Ruhut Teriak Malarangeng

saya jadi makin g simpatik aja ama pks coz dah kolaisi sama SBY .. klw tau begini mending kemaren pilih partei lain aja .. makin lengket aja tuh ama ruhut .. katanya SBY pro NKRI tapi kok kadernya ANDI itu ngomongnya SARA sih dan sombong pula tuh orang g mau minta maaf .. apakah layak ??????

seharusnya BAWASLU bertindak tegas, emang bang ruhut itu orang berpendidikan tetapi seperti tidak berpendidikan, berbicara tentang keutuhan NKRI tapi memprovokasi kerusuhan, gimana bangsa ini mau utuh, janganlah mendramatisir masalah, biarlah rakyat yang menilai.

Tifatul kok makin lengket sama ruhut, awas kena baunya.

Kalau tahu maling pake jalur hukum dong, berani ga? Semoga kehancuran untuk ruhut.